Riau (Inmas) – Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam menggelar acara Ngopi bareng (Ngobrol Pendidikan Agama Islam) dengan sejumlah Kasi se-Riau pada Kamis 15 Februari di ruang kerja Kabid Pakis Drs H Fairus MA. Kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah staff bidang Pakis tersebut membahas sejumlah program yang ada pada bidang pendidikan agama Islam dan persiapan persiapan dalam menghadapi USBN PAI Tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK se-Riau, UAMDTA dan UAMDTW, yang akan digelar dalam beberapa bulan kedepan.
Saat menyinggung terkait dengan program bantuan pemerintah terhadap daerah Bina Kawasan (Bantuan Intensif dan Pembinan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah perbatasan) Fairus mengatakan perlu langkah langkah strategis dalam mendukung terlaksananya program itu dengan baik. Ia menilai program ini sebagai motivasi dan mendorong guru atau calon guru untuk PAI yang telah berkiprah di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).
Fairus mengatakan kawasan 3 T di Riau seperti Rohil, Dumai, Bengkalis, inhil, meranti dan Pelelawan harus dapat berjalan secara efektif. “Karena hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas madrasah maupun pondok kita dengan memperhatikan ”, ucapnya.
Selanjutnya Fairus juga mengurai  tentang persiapan Pelaksanaan USBN, bahwa master Soal USBN telah diserahkan ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Riau. Artinya untuk penggandaan telah menjadi pundak dan tanggung jawab Dinas Pendidikan jelasnya.
 “Bagaimana teknik pelaksanaan nantinya tentu mereka yang mengatur, untuk selanjutnya hal ini segera koordinasikan ke rekan rekan di daerah masing masing”, terang Fairus. Mengingat USBN PAI adalah kebijakan nasional maka perlu pengawasan dan kontrol yang ketat sesuai prosedur. “Tugas kita hanya tugas koordinasi saja”, sebut bapak empat anak ini.
Senada dengan hal itu Joni Hendra selaku Kasi PAI, SD, SMP Bidang Pakis mengatakan pihak sekolah harus membuat masing masing tim panitia USBN dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu untuk dana ditanggung pihak Dinas Dikbud.
Bukan hanya itu, Fairus juga menyinggung terkait guru honor untuk PAIS yang akan mengikuti PPG. Bahwa data untuk PPG  guru sudah kita kirimkan, baik yang PNS maupun Non PNS.” Jika dulu PLPG namanya, hanya 10 hari saja, tapi sekarang namanya PPG dan lama pendidikannya selama empat bulan”,ucapnya. ”PPG ini  berlaku bagi para guru yang belum memiliki sertifikat profesi, hal ini penting, dengan lolos PPG maka guru akan mengantongi sertifikat pendidik”, imbuh Fairus.
Koordinasi dengan Subdit ketenagaan Dirjen Pendis Kemenag RI pihaknya mengaku telah mengirimkan seluruh data guru untuk PAI Non PNS yang belum sertifikasi dan guru PAI Non PNS yang belum sertifkasi dan inpassing.”Kami sudah koordinasi dengan UIN, bagaimana teknis dan upayanya Riau bisa bertindak sebagai salah satu penyelenggara untuk dua yaitu provinsi Riau dan Kepri”, jelasnya.
Begitu pula untuk data guru PAI Non PNS yang sudah sertifikasi tetapi belum diinpassing, data mereka sudah masuk seluruhnya ke Dirjen Pusat.”Karena tugas inpassing adalah tugas dinas pendidikan, sampai sekarang tidak difokuskan mereka, maka pihak Kemenag RI akan berupaya mengambil alih tugas itu dan membicarakan dengan komisi VIII DPR RI”. “Jika tugas itu diberikan Kemenag tugas inpassing itu akan berada di Kemenag maka anggarannya pu tentu berada di Kemenag”, jelasnya.
Selain itu Kabid menjelaskan terkait penyusunan pembuatan soal ujian MDTA. Masih sama seperti seperti yang lalu, diserahkan ke tim kabupaten masing masing. “Tim ini dipastikan yang mumpuni tentang C1, C2, C3 dan C4 terhadap tujuh bidang studi di MDTA , kalau bisa dikoordinasikan dengan orang orang yang kompeten, artinya soal tersebut dikaji sesuai dengan tingkat kesulitannya, proporsional soal disesuaikan dengan kebutuhan per kabupaten”, pesan beliau.
Mengingat kualitas MDTA kita ini sangat varian dan beragam secara kualitas SDM guru maupun sarana pra sarana, maka level soal kabupaten satu dengan lainnya tentu tidak akan sama. “Berdayakan guru guru senior dan tenaga ahli di MDTA tersebut yang mengerti dengan kisi kisi soal, jika perlu yang telah menjalani diklat, pastikan kredibilitas soalnya betul terjaga bukan copi paste, terjamin dan layak uji”, tekannya. “Hal ini tentu dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan marwah kita kedepan”, sebutnya.
Yang tak kalah penting biaya ujian jangan sampai memberatkan masyarakat. Hal ini perlu disampaikan kepada instanasi internal MK2DT maupun eksternal FKDT kita, jadikan MDTA ini pendidikan murah jangan sampai dianggap mahal oleh masyarakat”, tegas Fairus.(vera)